Menarik melihat tindak tanduk penjegalan terhadap perkembangan Open Source di Indonesia belakangan ini, baik dari pengaduan IIPA (Microsoft anggota BSA, dimana BSA adalah salah satu asosiasi anggota IIPA) kepada pemerintah Amerika untuk mencabut skema subsidi bebas-pajak GSP; yang telah membantu memperlancar masuknya ekspor Indonesia bernilai trilyunan rupiah dengan alasan pemerintah Indonesia melakukan penolakan terhadap produk dari Amerika dengan tidak membeli produk proprietary padahal tujuan penggunaan Open Source adalah untuk menghemat anggaran negara yang notabene duit rakyat, perkara perusahaan open sourcenya lokal maupun Internasional termasuk Indonesia tidak pernah ada pelarangan soal itu  sampai dengan tuduhan Microsoft bahwa pemerintah Indonesia pilih kasih dengan memberikan dukungan terhadap Open Source (Contoh dukungan: mengeluarkan SE Menpan tentang Open Source)

Secara umum, pemerintah Indonesia berhak dan berdaulat untuk menentukan apa yang akan di pakai oleh instansinya tanpa campur tangan pihak asing apalagi cuma sekedar perusahaan software seperti Microsoft, apalagi klo tujuannya untuk kebaikan bersama seperti dengan menggunakan open source di jajaran pemerintahannya, toh dengan begitu anggaran yang seharusnya di keluarkan oleh pemerintah untuk membeli lisensi sistem operasi ataupun aplikasi perkantoran bisa di manfaatkan untuk memajukan Indonesia di sektor lain, lagipula aplikasi apa sih yang dipake oleh instansi-instansi pemerintah, ga lebih dari sekedar untuk ketik mengetik urusan administrasi saja, tidak lebih.

Kenapa harus bayar mahal? Ingat, itu duit rakyat lho, duit yang di bayarkan warga Indonesia melalui pajak dari berbagai pos. Lagipula Surat Edaran Menpan tersebut berlaku hanya untuk jajaran instansi pemerintah, sangat wajar pemerintah menentukan apa yang harus di beli oleh jajarannya. Tidak ada satu katapun didalam Surat Edaran Menpan yang memaksa pihak swasta untuk turut menggunakan open source.Pihak swasta justru lebih leluasa untuk memilih tentunya selama software yang digunakan adalah legal tentunya. Klo sampai pihak swasta juga ikut memanfaatkan open source, tidak lebih adalah kesadaran mereka untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik.

Malahan klo kita lihat lebih jauh, apakah benar pemerintah Indonesia sudah bener-bener mendukung open source? Pertanyaan aneh. Sampai saat ini Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) dengan arogansinya belum mendukung open source sebagai salah satu kurikulum pendidikan di Indonesia, padahal dari sejak awal adanya pelajaran komputer di sekolah di Indonesia yang di ajarkan ga pernah jauh dari produk proprietary tertentu. Padahal ini sama saja dengan mengajarkan putra putri penerus bangsa untuk terus berada dibawah ketiak perusahaan kapitalis proprietary, secara mereka tidak diberikan pilihan lain. Untung-untung klo orang tuanya bisa modalin anaknya untuk beli software original, klo ga bisa? Sama aja artinya pemerintah secara tidak langsung mendorong warganya untuk jadi maling! Apakah ini bukan pilih kasih?

Belum lagi kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan proprietary tertentu dengan beberapa Universitas negeri ternama di Indonesia, apakah ini bukan pilih kasih?

Klo ane bilang, ini tidak lebih dari manuver yang dilakukan oleh pihak-pihak proprietary yang merasa dirugikan untuk menekan perkembangan open source di Indonesia, tidak lebih dari ketakutan terhadap pergerakan open source yang mulai menunjukkan keberhasilannya. Apakah kita mesti takut dan gentar? Toh tidak ada yang salah dengan gerakan open source selama ini. Gerakan open source justru mendorong agar terciptanya kesadaran akan hak cipta bukan sebaliknya.

Untuk teman-teman pendukung dan penggerak open source di Indonesia, jangan terlalu berbangga hati dulu, disatu sisi hal ini adalah kabar baik sangat baik malah, namun disisi lain kita harus lebih waspada dengan kemungkinan manuver-manuver lainnya. Perjuangan masih panjang. So, maju terus open source. Ganyang habis ketidakadilan dan pembelengguan hak mendapatkan kebebasan untuk memilih software yang tepat bagi perkembangan bangsa Indonesia!